BIMATA.ID, Jakarta- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, Pemerintah telah berencana menyediakan hunian vertikal di kota-kota besar dan metropolitan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyiasati keterbatasan lahan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Saat ini pemerintah sedang mengupayakan penyediaan perumahan di kota- kota besar dan dan metropolitan melalui skema hunian vertikal,”katanya.
Selain itu, dikatakan, dari sisi pembiayaan, diperlukan mekanisme kreatif yang dapat membantu MBR untuk menjangkau perolehan saturan rumah susun (sarusun).
Diantaranya adalah skema sewa beli, pembiayaan kepemilikan bertahap (staircasing ownership), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan optimalisasi Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Skema-skema tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan untuk memperbesar penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR di perkotaan,” tambah Herry.
Sektor properti merupakan salah satu leading sector dalam pemulihan ekonomi nasional. Multiplier effect dari sektor properti mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, material dan sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Untuk itu, di samping memberikan fasilitas pembiayaan bagi MBR, pemerintah juga kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi terhadap sektor perumahan berupa Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 2022.
“Kebijakan insentif PPN DTP 2022 diberikan sebesar 50 persen dari insentif PPN DTP 2021 yaitu 50 persen atas penjualan rumah paling tinggi Rp 2 miliar serta 25 persen atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp 2 miliar sampai 5 miliar,”pungkas Herry.
Pada tahun anggaran 2022, Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Sampai 28 Juli 2022 Kementerian PUPR telah menyalurkan KPR FLPP sebanyak 106.346 unit atau setara 53,2 persen.
(ZBP)
