BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya siap menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dengan kemungkinan dua atau lebih pasangan calon (paslon).
Kendati demikian, PDIP ingin Pilpres 2024 berlangsung satu putaran saja dengan dua paslon.
“Dalam situasi ketika ekonomi belum sepenuhnya pulih dan ketidakpastian global, maka Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran,” kata Hasto, melalui keterangan tertulis, Kamis (25/08/2022).
Hasto menerangkan, hal tersebut bisa terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerjasama partai politik (parpol) di depan.
“Sehingga, mengarah pada dua paslon. Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDI Perjuangan siap bertanding dengan dua atau tiga paslon. Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi, kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja,” terangnya.
Dia tidak sependapat dengan anggapan parpol lain yang menyebut, upaya menghadirkan lebih dari dua paslon bisa menghindarkan masyarakat dari politik identitas. Hal itu tidak bakal terjadi jika semua parpol memiliki pandangan yang sama mengenai masalah kebangsaan.
“Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial, biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakanlah cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban,” imbuh Hasto.
Hasto pun mengusulkan, perlunya menata ulang sistem pemilihan umum (Pemilu) dan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).
“Sistem Pemilu harus proposional tertutup. Kita sudah cukup lama percobaan demokrasi, lalu parliamentary threshold ditingkatkan. Sehingga, sistem presidensial mutipartainya sederhana yang memilih rakyat bukan kekuatan otoriter, kita tingkatkan 5 persen atau 7 persen. Sehingga, hanya sedikit partai politik yang ada di parlemen oleh keputusan rakyat bukan pemerintahan yang otoriter,” ujarnya.
[MBN]
