Partai Oposisi Dinilai Berjuang Setengah Hati Sikapi Wacana Kenaikan BBM
BIMATA.ID, JAKARTA – Ada yang menarik terkait sikap DPR RI dalam menyikapi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite pada awal bulan depan.
Pasalnya, lembaga DPR sejak Jokowi berkuasa yang diharapkan menjadi suara penyeimbang atas berbagai kebijakan pemerintah selama ini cenderung takluk bahkan selalu tidak berkutik jika Jokowi menginginkan sesuatu.
Hal itu disampaikan pengamat politik Jajat Nurjaman, usai melihat isu kenaikan BBM melalui keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi BIMATA.ID, Senin, 29 Agustus 2022
“Kita paham jika jumlah suara parpol pendukung pemerintah dengan parpol oposisi secara perhitungannya tidak berimbang sehingga sangat wajar jika segala usulan pemerintah bisa dengan mudahnya diterima parlemen, sebaliknya yang menjadi catatan adalah sikap dari partai oposisi ini yang terlihat berjuang setengah hati, padahal meskipun jumlah kalah, yang dibutuhkan masyarakat adalah menunjukan sikap keseriusan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat hingga akhir”, tutur Jajat.
Menurut Jajat, pemerintah perlu memikirkan ulang terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi pertalite ini. Pasalnya saat ini telah terjadi kenaikan beberapa harga bahan pokok, disinilah pentingnya suara parlemen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, jika baru sebatas isu “baru akan” saja sudah bikin masyarakat susah apalagi nanti jika beneran terjadi, tentunya kondisi ini akan sangat merugikan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil ini.
“Kebiasan memberikan santunan sebagai cara untuk menutupi rasa bersalah pemerintah merupakan cara usang yang tidak layak untuk dipakai kembali, karena yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang pro rakyat, salah satu upaya yang bisa didorong oleh DPR adalah perbaikan manajemen pada Kementerian BUMN sebagai penanggung jawab khususnya Pertamina, saya kira ketika negara sudah itung rugi dengan rakyatnya sendiri akibat memberikan subsidi maka itu tidak ubahnya merupakan pengingkaran terhadap konstitusi mengingat salah satu tujuan negara adalah mensejahterakan rakyat, sebaliknya jika negara sudah mulai berhitung rugi dengan rakyatnya maka sikap nasionalisme dari para petinggi negara ini patut dipertanyakan”, tutup Jajat
