BIMATA.ID, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah yang hanya mencairkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp3,68 triliun untuk tahun ini. Alokasi tersebut masih jauh dari permintaan KPU sebesar Rp8,06 triliun.
Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan KPU telah menerima anggaran Rp2,45 triliun pada tahap awal dan menerima sekitar Rp1,24 triliun pada tahap selanjutnya.
“Surat Kemenkeu, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp1,24 triliun, sehingga total alokasi anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp3,68 triliun,” ungkap Yulianto di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (08/08/2022).
Yulianto mengatakan pihaknya tetap berterima kasih kepada pemerintah telah mencairkan anggaran KPU, termasuk sudah menaikkan honor bagi badan ad hoc.
Ia mengaku memahami kondisi keuangan negara. Terlebih, saat ini pemerintah masih membutuhkan anggaran yang besar untuk sejumlah proyek strategis nasional.
“KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional lainnya,” katanya.
“Sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran pemilu 2024 pada tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU,”lanjutnya.
Namun, KPU berharap dalam hal ini Kemenkeu dan Bappenas dapat segera memproses usulan revisi DIPA KPU 2022, sesuai prioritas kegiatan KPU dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 pada tahun ini.
“KPU berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” katanya.
(ZBP)