BeritaHeadlineHukumNasionalPolitik

Desmond Nilai Benny Mamoto Sudah Tak Layak di Kompolnas: Harus Tahu Malu dan Segera Mundur

BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Desmond J Mahesa, mendesak Irjen (Purn) Benny Mamoto untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Desmond menilai, sejauh ini Benny Mamoto terkesan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya pada kasus kematian Brigadir J di rumah dinas (Rudin) mantan Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.

“Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto, itu sudah tidak layak lagi dia di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu lah. Kalau menurut saya seorang mantan Jendral punya budaya malu, Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas,” ujarnya, Selasa (09/08/2022).

Lebih lanjut, Desmond menyampaikan, sejauh ini pernyataan Benny Mamoto sebagai Ketua Harian Kompolnas di kasus kematian Brigadir J telah membuat citra Polri semakin buruk. Sebab, hal tersebut lantaran terkesan ada yang disembunyikan.

“Karena itu, saya mengingatkan Benny Mamoto seharusnya tahu malu dan segera mundur dari Kompolnas,” tegas legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Banten II ini.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyebutkan, usai masa reses nanti Komisi III DPR RI akan segera memanggil mitra kerjanya seperti Kapolri, Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas. Pemanggilan ini untuk melihat perkembangan kasus tersebut.

“Dan kami tetap mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Timsus atas arahan Kapolri, agar penyelesaian kasus ini lebih transparan, dan Polri tetap memiliki martabat di mata masyarakat,” imbuh Desmond.

Desmond mengingatkan, agar LPSK dan Komnas HAM tidak perlu mengikuti cara Kompolnas. Kedua lembaga itu diingatkan untuk tidak ikut berpolitik atau bahkan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya.

Karenanya, Desmond menyatakan, Komnas HAM dan LPSK bakal menjadi bagian yang akan dipanggil terkait kasus Brigadir J.

Desmond mengemukakan, Komisi III DPR RI tidak menginginkan ada sekelompok anggota kepolisian atau sebagian oknum perwira polisi yang dapat bermain dalam rekayasa kasus tersebut.

Pasalnya, Desmond mengingatkan, masih ada banyak kasus serupa yang juga perlu dilihat lebih dalam. Seperti kasus pembunuhan anggota FPI di KM 50 yang faktanya masih mengecewakan.

“Karena itu, ke depan harus semakin baik. Kita berharap, institusi kepolisian tidak dirugikan oleh oknum-oknum polisi yang hari ini lebih mencintai geng atau kelompok korpsnya, daripada mencintai institusinya,” jelasnya.

Seusai pengakuan terbaru Bharada E terkait tidak adanya tembak menembak di kediaman Irjen Pol Ferdy Sambo, telah menguak adanya skenario rekayasa dalam kasus Brigadir J.

Namun, hal itu luput dari pantauan Kompolnas. Di mana, Benny Mamoto selaku Ketua Harian pada 13 Juli lalu mengatakan, tidak ada kejanggalan di kasus tembak menembak antara Brigadir J dengan Bharada E.

Menurut Benny Mamoto, kejadian polisi tembak polisi adalah kejadian yang diawali dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Ia mengaku, telah mendatangi langsung tempat kejadian perkara (TKP) dan menyatakan tidak ada kejanggalan sama sekali.

“Saya turun langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto yang ada,” tutur Benny Mamoto.

[MBN]
Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close