BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Yulianto Sudrajat mengatakan, Pemerintah RI baru menyetujui 17,4 persen dari seluruh anggaran sarana dan prasarana (sarpras) pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sisanya, belum disetujui Pemerintah RI.
Padahal, anggaran itu penting untuk memperbaiki fasilitas pendukung Pemilu di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Anggaran 17,4 persen tersebut meliputi dukungan teknologi informasi dan operasional perkantoran.
“Untuk sementara belum disetujui, hanya disetujui 17,4 persen,” kata Yulianto di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (02/08/2022).
Yulianto menerangkan, anggaran itu tidak termasuk dalam tambahan Rp 1,24 triliun yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI pada 26 Juli lalu. Sebab, pihaknya sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk kantor KPU di sejumlah daerah yang memerlukan perbaikan.
Pos anggaran, lanjut Yulianto, sangat penting untuk mendukung dan melancarkan ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Mulai dari pendaftaran hingga verifikasi partai politik (parpol).
Yulianto berharap, Pemerintah RI optimal mendukung penyelenggaraan Pemilu dengan mencairkan anggaran yang diajukan KPU RI secara penuh.
“Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan. Semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di Banggar dan berikutnya di pemerintah,” ujarnya.
[MBN]
