BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah diminta memfasilitasi perusahaan minyak dan gas (migas) kakap dunia yang disebut-sebut kembali tertarik untuk berinvestasi di Indonesia pasca penemuan sumber daya migas raksasa di Blok Andaman.
Potensi blok migas tersebut digadang-gadang sebagai yang terbesar di dunia. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk menarik investasi dari perusahaan migas kakap.
Menurut dia, pemerintah harus memberikan sejumlah kemudahan fiskal. Selain itu, pemerintah juga diminta menekan biaya operasi pengembangan wilayah kerja (WK) migas yang dinilai lebih tinggi dua hingga tiga kali lipat daripada negara-negara kompetitor seperti Malaysia, Cina, Australia, atau Qatar.
“Tingginya ongkos pengeboran mempengaruhi capex saat proses eksplorasi. Di satu sisi, produksi juga membutuhkan pengeboran dan biaya operasi yang sangat tinggi. Ini PR bagi pemerintah,” kata Moshe, Kamis (21/07/2022).
Moshe menambahkan, tingginya beban yang harus ditanggung oleh calon investor berakibat pada meningkatnya asumsi harga migas yang diproduksi di Indonesia, menjadikannya tidak kompetitif.
“Berapa perbandingannya? Cukup luar biasa dua sampai tiga kali lebih mahal dengan teknis pengeboran yang sama,” ujarnya.
Dia juga mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang aturan tender WK migas. Moshe menduga, praktik lelang yang dilaksanakan pemeritah masih dikuasai dan dimonopoli oleh perusahaan besar yang itu-itu saja. Minimnya persaingan bebas menimbulkan adanya monopoli yang membuat harga jadi lebih tinggi.
“Karena dengan persaingan bebas itulah harga bisa turun. Perusahaan berlomba untuk memberikan tawaran ongkos dan pelayanan yang bersaing. Biaya pengeboran kita ini nih, yang terkenal lebih mahal,” kata dia.
(ZBP)