BIMATA.ID, Jakarta- Kolaborasi berbagai pihak baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, merupakan langkah tepat untuk menanggulangi kemiskinan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, saat kegiatan Laboratorium Kebijakan Analisis Dampak Program Penanganan RTLH sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng, Rabu (20/07/2022).
Disebutkan, keberhasilan penurunan kemiskinan di Jateng hingga Maret 2022, merupakan kolaborasi antara pemerintah, sektor nonpemerintah, seperti kalangan industri dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta pihak terkait lainnya. Penurunan kemiskinan di Jateng yang mencapai 102,57 ribu orang dari 3,93 juta orang, diharapkan menjadi pemicu kekuatan semua pihak untuk lebih mempercepat penanganan kemiskinan di Jateng.
“Kemiskinan di Jateng masih menjadi permasalahan yang harus ditangani bersama, dan masalah kemiskinan butuh kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.
Sumarno menambahkan program rehab RTLH merupakan bagian kecil dari upaya Pemprov Jateng dalam menangani kemiskinan. Sebab, dalam penanggulangan kemiskinan, tidak sedikit persoalan yang lebih penting. Di antaranya bagaimana upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih berdaya, sehingga mampu memperoleh pendapatan ekonomi.
Pada 2022 dan 2023, pihaknya akan lebih meningkatkan kolaborasi program rehab RTLH, bersinergi dengan beragam program lain. Sehingga tidak hanya mengenai pemugaran RTLH, tetapi juga menyangkut penyediaan air bersih, listrik, persoalan sanitasi, dan sebagainya. Terlebih kemiskinan juga terkait dengan stunting, putus sekolah, perlindungan perempuan dan anak, serta lainnya.
“Untuk tahun 2022 dan 2023, (rehab) RTLH akan lebih komprehensif dari semua unsur. Karena sebagian besar kemiskinan berada di wilayah desa, maka sasaran program lebih banyak di desa-desa. Dan berbicara kemiskinan, maka kita juga akan membahas tentang stunting maupun anak putus sekolah,” kata dia.
Karenanya, untuk menuntaskan persoalan-persoalan tersebut, Sekda meminta semua pihak untuk bersama-sama merumuskan sasaran yang sama, termasuk semua organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program. Sehingga pelaksanaan program akan lebih efektif dan efisien, tidak tumpang tindih, tidak berbenturan, dan lebih optimal.
Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, kata dia, Pemprov Jateng juga mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Pihaknya tidak hanya mengandalkan APBD pemerintah provinsi, APBD pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat, melainkan juga menggali potensi dari kalangan industri melalui dana CSR, Baznas, dan sebagainya.
(ZBP)