BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, tambahan alokasi subsidi energi dan kompensasi sebelumnya sudah disetujui. Ia menilai, penambahan kuota pertalite dan solar subsidi tidak memungkinkan.
Kendati demikian, dengan perhitungan yang ada maka tambahan untuk kuota volume pertalite dan solar subsidi tidak memungkinkan dilakukan.
“Berdasarkan asumsi alokasi anggaran ini maka Banggar menghitung dengan cermat, tidak memungkinkan penambahan subsidi kuota pertalite dan solar subsidi,” kata Said, Kamis (07/07/2022).
Said menjelaskan, pada kondisi saat ini, pemerintah harus menutup celah dugaan penyelundupan khususnya solar ke Malaysia. Selain itu, Said menilai perlu ada perbaikan sistem dan tata kelola pembelian.
“Pembelian melalui mekanisme (pendaftaran via) MyPertamina perlu disempurnakan,” terang Said.
Said bahkan mengusulkan agar konsumen pengguna yang berhak membeli pertalite yakni kendaraan roda dua saja serta kendaraan roda empat yang berpelat kuning. Langkah ini dinilai perlu dilakukan untuk menekan konsumsi pertalite.
Said melanjutkan, kebijakan untuk menahan harga BBM subsidi sebagai upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tengah terjadi.
“Jadi, dukungan yang diberikan Bangga DPR telah mempertimbangkan banyak aspek, yakni kesiapan APBN dalam menahan kenaikan Pertalite dan solar, dan menjaga daya beli rakyat,” tegas Said.
(ZBP)
