BIMATA.ID, Jakarta – Koalisi Partai Gerindra dan PKB sudah hampir dipastikan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) dan A Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Mengingat, hingga kini belum ada tambahan partai politik (parpol) yang turut bergabung ke dalam koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Berdasarkan informasi, tidak lama lagi kedua partai tersebut bakal menyelenggarakan kegiatan besar. Yaitu, Harlah ke-24 PKB tanggal 6 Agustus 2022 dan Rapimnas Partai Gerindra pada 13 Agustus 2022.
“Dalam perpolitikan kita, juga sering dikenal dengan istilah koalisi last minute. Di mana, partai politik baru memberikan rekomendasi dukungan Capres di menit-menit akhir,” tutur Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi bimata.id, Kamis (28/07/2022).
“Kaitan dengan belum adanya partai tambahan ini (koalisi Gerindra-PKB), saya kira karena motifnya adalah belum adanya kesepakatan di antara partai politik lain. Namun, dengan koalisinya secara tidak langsung, Gerindra sudah sukses mengamankan satu tiket untuk Pilpres 2024,” imbuhnya.
Jajat menyampaikan, dinamika politik ke depan masih sangat dinamis. Saat ini, parpol terlihat masih menimbang-nimbang pasangan Capres dan Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024 nanti.
Misalnya, ucap Jajat, di antara koalisi parpol yang sudah terbentuk seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), justru terlihat belum memberikan perubahan signifikan.
Koalisi yang dibentuk Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, belum juga menentukan siapa Capres dan Cawapres yang akan diusung.
“Mengumumkan lebih awal ataupun menunda hingga akhir terkait dukungan Capres, merupakan bagian dari strategi masing-masing partai politik,” ucap pengamat politik muda ini.
“Namun terlepas dari itu, dengan adanya deklarasi lebih awal tentunya akan lebih memberikan ruang untuk menyolidkan kekuatan internal partai pendukung, dalam hal ini menselaraskan strategi. Itu merupakan salah satu keuntungan dari koalisi kecil dibandingkan dengan koalisi besar, yang tentunya akan lebih sulit melakukan penyelerasan,” pungkas Jajat.
[MBN]
