Kesulitan Pemerintah Berantas Judi Online
BIMATA.ID, Jakarta- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menilai promosi judi online secara masif di media sosial dan aplikasi pesan singkat menyulitkan aparat dalam memberantas situs perjudian daring di internet.
“Banyak pihak kesulitan memblokir situs judi online karena promosinya masif dan mudah sekali,” kata Tubagus Erif Faturahman Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kemenkumham, Selasa (05/07/2022).
Bahkan, katanya, situs pendidikan dan pemerintahan juga menjadi target utama promosi judi daring lantaran dalam sehari-hari kerap diakses oleh masyarakat umum untuk mencari informasi layanan publik.
“Situs milik institusi pemerintah juga bisa mereka susupi,” tambah Tubagus Erif.
Ia menilai, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan platform apapun terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Selain itu, pengguna juga bisa meminta pertanggungjawaban kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) ketika terjadi pelanggaran data.
Dedy Permadi Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap berbagai kendala pemberantasan situs judi daring.
Kendala teknis pertama, yaitu platform judi daring kerap hadir menggunakan nama atau bentuk permainan yang sedikit berbeda dari permainan terdahulu, yang sudah diputus aksesnya oleh Kemenkominfo.
Praktik perjudian yang diatur secara berbeda di negara lain menyebabkan penindakan platform lintas negara menjadi tantangan teknis yang kedua.
Sementara, kendala nonteknis yang ditemui Kemenkominfo yaitu kegiatan judi terdeteksi di platform yang tidak secara spesifik menampilkan perjudian atau mengundang beberapa pihak untuk bertaruh.
Dedy juga menyampaikan bahwa penawaran slot judi daring melalui aplikasi pesan WhatsApp juga menjadi sebuah tantangan lain karena muatan tersebut bersifat privat, sedangkan kemampuan pengawasan yang dilakukan Kemenkominfo terbatas kepada muatan yang bersifat publik.
(ZBP)
