BIMATA.ID, Sulsel – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa calon presiden (Capres) ke depan harus punya kesadaran geopolitik kepemimpinan Indonesia untuk dunia.
“Capres ke depan harus punya kesadaran geopolitik, agar ketika mengembangkan wilayah strategis Indonesia dia bisa melihat berbagai aspek geostrategis dan geoekonomi bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia,” katanya, saat menjadi pembicara dalam kuliah umum mengenai Geopolitik Soekarno di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (28/07/2022).
Hasto menjelaskan, teori Geopolitik Soekarno berciri didasarkan pada ideologi Pancasila dan bertujuan membangun tata dunia baru.
Kemudian berdasarkan prinsip, bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme, kolonialisme, dan pentingnya menggalang solidaritas bangsa berdasarkan prinsip koeksistensi damai (peaceful coexistence).
Selanjutnya, berorientasi pada struktur dunia yang demokratis, sederajat, dan berkeadilan.
Hasto menerangkan, teori Geopolitik Soekarno tersebut didasarkan pada 7 variabel, yakni demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, koeksistensi damai, sains, dan teknologi.
“Berdasarkan teori Geopolitik Soekarno dapat dibuktikan bagaimana variabel demografi, teritorial, politik, militer, sumber daya alam, koeksistensi damai, dan sains-teknologi menjadi instrument of national power yang berperan penting bagi ketahanan nasional Indonesia,” terangnya.
Dia menyatakan, instrument of national power itulah yang harus dibangun, didayagunakan, dan diuji efektivitasnya.
“Misalnya dalam kasus perang Rusia-Ukraina. Rusia menggunakan kekuatan energi, pangan, demografi, teritorial, dan teknologi,” sebut Hasto.
Hasto memaparkan persamaan yang ditemukan dalam risetnya. Dari persamaan tersebut, faktor pertama yang terpenting adalah kepentingan nasional.
“Presiden harus merumuskan kepentingan nasional kita. Apa kepentingan kita di Laut Tiongkok Selatan yang bisa terjadi perang setiap saat? Kalau terjadi perang, pasti Selat Malaka diblok. Karena itu, memotong jalur energi ke Tiongkok 80 persen. Apa yang bisa dilakukan, termasuk melalui Selat Malaka. Apalagi ada IKN di Kaltim,” paparnya.
Pada konteks pertahanan, faktor kedua di dalamnya adalah diplomasi. Faktor terbesar ketiga adalah teknologi, di mana di dalamnya ada aspek pendidikan dan city of intellect yang harus dikelola sebaiknya.
Dia mengemukakan, faktor berikutnya yang terpenting adalah teritorial. Ada analisa yang menilai Indonesia belum terlalu punya kesadaran teritorial. Sebab, Indonesia merasa sebagai bangsa benua sehingga laut tidak menjadi halaman depan.
“Itu lah sebabnya pada zaman Pak Jokowi ada perubahan paradigma menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan laut menjadi halaman depan kita. Mari kita lihat ke laut yang menyatukan kita, masa depan kita. Unhas harus mengembangkan kelautan, sehingga kita menjadi terhebat,” ujar Hasto.
[MBN]
