BIMATA.ID, Surabaya – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Timur (Jatim), Anwar Sadad meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk lebih serius dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK)yang menyebabkan banyak peternak kehilangan pendapatan.
“Kami akan komunikasi dengan Plt Gubernur Jatim Mas Emil dan Dinas Peternakan. Saya kira Pemprov perlu datang dan melihat langsung, agar tahu formulanya. Apalagi ini sudah pandemi, ini penting agar tidak semakin buruk. Kalau bisa duduk bareng dengan peternak, agar ketemu solusinya,” katanya, Senin (04/06/2022).
Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jatim itu juga menyatakan, Pemprov Jatim harus memberikan terobosan dalam menangani PMK. Karena masuk kategori bencana, maka bisa menggunakan biaya tidak terduga (BTT).
“Sama kayak Covid-19 kan pakai itu. Dinas Peternakan sejauh ini tidak memiliki antisipasi ini. Karena sesuai SK Gubernur masuk bencana, ya harus berani menerapkan BTT,” jelasnya.
Sementara salah satu peternak, Jafar Sodiq mengaku kesulitan membeli obat herbal untuk sapi perah miliknya yang terpapar PMK. Sedangkan pemerintah hanya memberi bantuan antibiotik dan vitamin yang khasiatnya tidak optimal.
“Saya punya 24 sapi perah, semuanya terpapar PMK. Satu mati, dua potong paksa dan saya jual murah hanya Rp3 juta. Kami sudah hancur-hancuran,” katanya.
Jafar mengungkapkan, akibat puluhan sapi perah miliknya terpapar PMK, menyebabkan tidak ada produksi susu. Kalaupun ada, pabrik tidak mau menerima. Biasanya, dulu 24 sapi perah miliknya bisa produksi 200 liter susu.
“Karena ada sapi saya pulih, namun susunya keluar tapi ada kandungan antibiotik, itu ditolak oleh pabrik. Otomatis ya di sini banyak susu sapi dibuang karena mengandung antibiotik, kan bahaya untuk anak-anak,” jelasnya.