BIMATA.ID, Bogor- Anggota Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Gerindra dari daerah pemilihan (Dapil) VII Kota Bogor, RM Ibnu Ariebowo Kusomo kembali melaksanakan reses III masa sidang tahun 2021-2022 bertempatkan di RW 03 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur pada Rabu, (13/07/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bogor Utara, Sayap Partai TIDAR, Ranting Cibuluh, Ibu Lurah Cibuluh, LPM, tokoh masyarakat, RT dan RW, serta warga sekitar RW 10 kelurahan Cibuluh
Salah satu Kader terbaik Partai Gerindra ini pun mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat dari soal pembangunan, kesehatan, pendidikan hingga pengangguran. Jadi banyak lapangan pekerjaan atau pekerjaan masyarakat yang hilang karena dampak dari pandemi.
Selain mereka dituntut lebih kreatif menciptakan lapangan kerja, masih kata Ibnu, masyarakat pun tidak akan bisa maju sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari pemerintah.
“Perlu sedikit perhatian lebih yang bisa mengangkat dan meningkatkan UMKM khususnya di Kota Bogor supaya masyarakat lebih maju dan mandiri,” ucapnya.
Adapun beberapa aspirasi lain tentang kesehatan salah satunya kasus stunting yang masih ada di daerah pusat kota. Bahkan, dirinya masih menerima aduan warga terkait matinya listrik maupun air seperti di kawasan Sempur. Padahal, seharusnya hal-hal seperti itu seharusnya sudah tidak terjadi lagi.
“Artinya masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, seharusnya Pemerintah Kota Bogor bisa lebih memperhatikan. Tentu melihat hal-hal seperti itu sangat memprihatinkan. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi ketika kita terjun langsung melihat dibalik bagusnya jalan-jalan di Kota Bogor dan gemerlapnya lampu,” ujarnya.
“Hal-hal kecil seperti itu yang keliatannya biasa aja, padahal sebetulnya tidak bagus. Jadi banyak keprihatinan dari masyarakat Kota Bogor yang harus lebih diperhatikan mengingat Kota Bogor juga penyangga Ibukota sehingga bisa dibilang Kota Bogor merupakan salah satu sisi wajah dari ibukota negara,” sambungnya.
Selain itu, masih banyak juga kasus pendidikan di Kota Bogor. Misal karena zonasi warga jadi kesusahan mencari sekolah untuk anaknya karena jarak dari rumah tidak sampai ke sekolah negeri.
“Sedangkan, di wilayah kelurahan tersebut tidak ada sekolah negeri, jadi warga bingung harus kemana anaknya dimasukan sekolah negeri karena sekolah negeri ini gratis. Ada afirmasi sebelum zonasi tetapi afirmasinya sendiri angkanya masih kurang,” jelasnya.
Meskipun begitu, Ibnu mengatakan, Insyaallah semua aspirasi warga akan menjadi cacatan bagi dirinya untuk dilaporkan ke DPRD dengan harapan bisa membawa banyak bantuan dan program dari provinsi khusus untuk Kota Bogor.
Sebab, kebutuhan warga mayoritas masih sama, pada prinsipnya maintenance dari pemerintah kota banyak sedikit terlantar, kurang diperhatikan.
“Jadi butuh perhatian lebih mengingat anggaran Kota Bogor terbatas, jadi memang menurut saya pribadi sangat butuh bantuan dari pemerintah provinsi,” katanya.
(ZBP)
