BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia (RI) diminta serius menyikapi penyebaran cacar monyet. Apalagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyakit itu sebagai darurat kesehatan masyarakat.
“Kita akan mendorong agar pemerintah betul-betul mempersiapkan dengan baik,” ujar Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, Senin (25/07/2022).
Melkiades menyebutkan, setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap cacar monyet tersebut. Pertama, edukasi kepada masyarakat dengan jelas dan sederhana.
“Termasuk juga, dengan mengetahui bagaimana pencegahan dan pengobatan pada tahap awal ketika mereka mendapatkan ada orang yang di sekitar mereka terindikasi atau terduga terkena cacar monyet,” imbuhnya.
Kedua, Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI harus mempersiapkan sarana dan prasarana (sarpras) pengobatan cacar monyet. Mulai dari infrastruktur hingga tenaga kesehatan.
“Apabila terjadi, bagaimana sarpras dan tenaga kesehatan kita siap. Baik itu di rumah sakit ataupun Puskesmas ataupun di klinik misalnya, semua sudah siap untuk merespons,” urai politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Lalu ketiga, memperketat pengawasan di pintu masuk Indonesia. Petugas pengawas harus dipersiapkan, agar bisa mengidentifikasi orang yang masuk ke Indonesia teridentifikasi cacar monyet atau tidak.
“Termasuk mempersiapkan berbagai alat yang diperlukan, dalam rangka mendeteksi terkait dengan penyakit cacar monyet ini,” tukas Melkiades.
Terakhir, Pemerintah RI harus mempersiapkan obat dan vaksin cacar monyet. Sehingga, upaya penyembuhan dan proteksi bisa dilakukan maksimal.
“Jadi, ini beberapa hal yang boleh kita siapkan dari sekarang,” lanjutnya.
Melkiades berharap, Pemerintah RI belajar dari pandemi Covid-19. Sehingga, upaya menghadapi penyebaran cacar monyet bisa dilakukan maksimal.
“Kami berharap, agar sistem yang sudah dibangun dengan baik bisa menjadi salah satu pedoman,” tutur legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) II ini.
[MBN]
