BIMATA.ID, Jakarta- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana akan menerapkan program penangkapan ikan terukur pada bulan Agustus 2022 ini. Melalui kebijakan itu, kelak pengambilan ikan akan diberikan kuota oleh pemerintah.rencananya program itu akan diimplementasikan pada bulan Agustus 2022 mendatang.
“Mengenai penangkapan ikan terukur kami sudah siap mengimplementasikan. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang akan melaksanakan penangkapan ikan terukur melalui mekanisme penarikan PNBP pasca produksi sudah kami siapkan, sebagian besar sudah kami perbaiki. timbangkan elektronik juga sudah siap,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (28/07/2022).
Timbangan elektronik itu akan digunakan untuk menghitung ikan yang didaratkan, dan sudah disiapkan pada sejumlah pelabuhan ikan.
Zaini menjelaskan beberapa syarat untuk masuk dalam program penangkapan ikan terkuru, yakni dengan mensyaratkan investor harus menunjukkan uang senilai Rp 200 miliar untuk berusaha. Namun hal ini tidak berlaku pada investor lokal.
“Investor lokal gak perlu lagi menunjukkan uang, tinggal hitung kapal. Syarat ini jadi pembatas supaya yang masuk bukan perusahaan abal-abal,” katanya.
Selain itu pengusaha penangkap ikan juga diwajibkan membayar target pembayaran 15% dari kuota. “Kalau dia minta 100 ribu ton, di tahun pertama dia harus menangkap 15 ribu ton. kalau kurang mereka harus membayar PNBP senilai 15 ribu ton. artinya dengan harga ikan umum Rp 20 ribu itu dia menangkap kira-kira Rp 3 triliun, sehingga tahun pertama dia harus bayar sekitar Rp 300 miliar,” ungkapnya.
Zaini mengatakan dari program ini pengawasan penangkapan ikan juga akan semakin ketat. Dimana dari pendaratan ikan datang langsung ditimbang dan tercatat pada sistem. Sementara bagi nelayan kecil dikecualikan dari pembatasan kuota.
“Perhitungan kita dari target pendapatan nelayan kecil itu sekitar Rp 5 juta makan per orang 1,8 ton per tahun rata-rata baru mereka bisa berpenghasilan Rp 5 juta. tapi kalo itu masih kurang kita siapkan untuk menambahkan mereka,” jelasnya.
Zaini juga mengatakan saat ini tengah mengusulkan adanya perbedaan harga PNBP dari investor lokal dan asing. Jika menggunakan kapal buatan luar negeri maka akan menjadi lebih mahal.
Selain itu, ia juga mengatakan perusahaan asing tidak boleh masuk pada perusahaan terukur, namun harus melalui perusahaan berbadan hukum di Indonesia.
“Jadi punya modal bangun perusahaan hukum di Indonesia silahkan sahamnya dimiliki tapi maksimal hanya 49%,” pungkasnya.
(ZBP)
