BIMATA.ID, Jakarta- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan tiga jurus yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting di Indonesia.
Pertama, katanya dalam rangkaian acara media gathering, di Sentul, Jawa Barat, Kamis (28/7/2022), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi jurus tetap. Hal ini disebabkan Pemerintah Pusat telah mentransfer dana ke APBD.
“Jadi bagaimana kita dorong daerah untuk mengatasi stunting dengan APBD. Bisa dari kesehatan KB (keluarga Berencana) dan infrastrukturnya. Orang stunting biasanya kurang gizi, bisa karena tidak bisa membeli makanan. Kita pastikan orang tuanya punya duit,”jelas Dirjen DJPK Kemenkeu.
Pemerintah juga, lanjutnya, telah menyiapkan dana untuk memberantas stunting di Indonesia dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun nonfisik. Untuk DAK fisik terkait dengan perbaikan sanitasi, fasilitas kesehatan (faskes), dan KB.
“Karena kita tetap butuh faskes untuk memonitor stunting,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga telah menggunakan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa untuk menangani stunting.
“Dengan adanya tambahan uang, diharapkan mereka bisa membeli makanan bergizi. Kami berharap dan berdoa semoga uangnya tidak dipakai untuk beli rokok,” ujarnya.
(ZBP)
