PeristiwaBeritaKesehatanNasionalPertanianUmum

Pemerintah Diminta Segera Tetapkan PMK Menjadi Wabah Nasional

BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Ryano Panjaitan meminta Pemerintah untuk serius menyikapi mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Tanah Air. PMK sudah berdampak luas dengan membuat banyak ternak mati, dan berimbas terhadap nasib para peternak.

Dirinya menilai, pemerintah harus segera menetapkan status wabah nasional agar penanganan lebih maksimal.

“Kami meminta pemerintah segara menetapkan status wabah nasional agar penanganan ini bisa lebih maksimal. Dan dari pemerintah pusat punya kendali dalam penanganan wabah ini,” kata Ryano, dalam keterangannya, Senin, (13/06/2022).

Dia menjelaskan, sejauh ini PMK sudah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia per 22 Mei 2022. Dari 16 provinsi itu, sebagian di Jawa yaitu Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ryano juga menyertakan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa ada 82 kabupaten dengan 5,45 juta ekor hewan yang terkena PMK atau mencapai 39,4 persen dari total hewan ternak nasional pada akhir 2021.

Dari data itu, sebaran penyakit PMK dengan jumlah sapi dan kerbau positif PMK di Jawa Timur adalah 2.569.774 dari total 5.263.624. Kemudian, Jawa Tengah 788.150 dari total 2.066.457, Sumatera Utara 492.139 dari total 1.032.644 dan Jawa Barat 396.364 dari total 819.993.

Selain itu, dia juga menyebut dampak terhadap peternak yaitu penjualan daging sapi di beberapa daerah juga sudah mengalami penurunan lantaran masyarakat panik. Belum lagi dampak lainnya yaitu terhadap peternak. Dampak ini yaitu produksi susu sapi yang juga anjlok sehingga segera ditangani maka akan berdampak pada kelangkaan susu.

Menurutnya, dari informasi yang diterimanya bahwa serapan susu lokal oleh salah satu industri pengolahan susu di Jawa Timur sudah berkurang 230 ton dalam satu hari. Bahkan, kata dia, salah satu koperasi susu sapi terbesar di Jawa Timur sudah mengalami penurunan produksi sebesar 48 ton per hari.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan terutama bagi peternak sapi kecil. Sebab, kalangan peternak menjadikan beternak susu sapi sebagai pekerjaan utama.

“Pemerintah perlu memberikan rasa aman kepada masyarakat, supaya tidak beredar informasi yang simpang siur atau hoax yang akhirnya merugikan masyarakat,” pungkas Ryano.

 

(ZBP)

Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close