BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini diberi wewenang menggugat direksi perusahaan “pelat merah” itu lalai dan melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan BUMN, yang juga merugikan keuangan negara. Hal itu tercantum dalam pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2022.
“Atas nama Perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum,” demikian bunyi Pasal 27 ayat (3) PP 23/2022, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet pada Senin (13/06/2022).
Berdasarkan PP 23/2022, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN bisa menggugat anggota direksi ke pengadilan melalui menteri terkait.
Aturan tersebut diteken oleh Presiden Joko Wiodo (Jokowi) yang merupakan revisi dari PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Di dalam PP 23/2022 juga disebutkan direksi BUMN tak lepas tangan apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.
Hal itu disampaikan secara rinci dalam Pasal 27, yakni setiap anggota direksi BUMN bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan. Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.
“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” demikian bunyi Pasal 27 Ayat (2).
(ZBP)
