BIMATA.ID, Jakarta – Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), resmi membuka akses data kependudukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Pembukaan akses itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang diteken Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakhrullah bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, beserta penyerahan hak akses NIK yang berlangsung di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, bahwa pembukaan akses NIK tersebut sebagai langkah dari penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang. Sebagai informasi, tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022.
“Ada beberapa data yang nanti secara bertahap akan dilakukan pertukaran data antara KPU dan Kemendagri. Misalnya, nanti ada penyerahan data agrgegat kependudukan di tingkat kecamatan, rencana awal Juli. Itu rencananya nanti sebagai dasar KPU untuk misalnya menyusun dan menata daerah pemilihan,” katanya.
Data itu, juga akan menjadi dasar acuan verifikasi partai politik (parpol) yang diharuskan memenuhi kuota seperseribu keanggotaan di tingkat kabupaten dan kota.
“Kemudian juga sebagai dasar untuk warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai calon perseorangan peserta Pemilu DPD, sehingga menjadi penting kegiatan ini dan Kemendagri sebagai sebuah komitmen untuk data sharing,” pungkas Hasyim.
Hasyim berharap, agar saling berbagi data kependudukan tersebut membuat data pemilih semakin valid.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakhrullah memastikan, bahwa pihaknya bakal membagi data secara berkala kepada KPU RI.
“Setiap dua kali dalam setahun, Dukcapil memberikan data kepada KPU. Semester 1 diberikan di pertengahan Juli, nanti semester 2 itu tiap 30 Desember. Jadi, polanya kita berbagi paket data,” tuturnya.
[MBN]
