BIMATA.ID, Jatim- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, M Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) mengatakan pemerintah harus lebih transparan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan vaksin halal.
Hal tersebut menyusul dikabulkannya putusan Mahkamah Agung (MA) atas judicial review yang diajukan oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) soal vaksin halal, terkait status vaksin primer dan booster menggunakan vaksin halal, hingga harga test swab dan PCR yang masih tinggi.
“Masyarakat menilai bahwa pemerintah saat ini tidak transparan berkaitan dengan bagaimana produksi dan ketersedian vaksin halal, bagaimana distribusi vaksinnya? informasi yang kami terima sudah banyak yang Kadaluarsa. Kemudian tidak transparan terhadap harga dari PCR, harga dari test rapid yang lain. Keputusan MA ini seharusnya membuat pemerintah menjadi lebih transparan agar masyarakat percaya dengan program vaksinasi” Jelasnya.
Jika pemerintah enggan melaksanakan putusan MA tersebut, dirinya menilai bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam kebijakan vaksin ini.
“Pemerintah wajib melaksanakan keputusan MA, kalau pemerintah tidak melaksanakan putusan MA kita bisa menilai ada apa sebenarnya pemerintah ini,” pungkasnya.
Dirinya juga akan meminta kepada Komisi IX DPR, khususnya fraksi Gerindra untuk mendorong pemerintah menyediakan vaksin yang benar-benar halal untuk menjawab harapan masyarakat. Dia pun mengaku bersyukur atas adanya putusan itu.
“Karena itu, saya berharap teman-teman fraksi di Gerindra juga mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan vaksin yang benar-benar halal sebagai harapan masyarakat kita, terutama umat Islam. Jangan dipaksa dan diwajibkan tapi tidak diberi pilihan alternatif terkait kehalalannya,” tutupnya.
(ZBP)