BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah berencana akan mengaudit perusahaan kelapa sawit. Audit tersebut akan dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai bulan Juni ini bisa menjadi solusi atas sengkarut harga minyak goreng di Tanah Air.
“Alhamdulillah usulan kami Fraksi Gerindra di Komisi VI didengar pemerintah. Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, 49 juta ton produksinya selama setahun. Seharusnya kita bisa mengendalikan untuk kepentingan rakyat kita, bukan kita kalah dengan pasar. Karena itu saya mendukung audit investigasi yang akan dilakukan pemerintah melalui BPKP ini,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam keterangannya, Selasa (31/05/2022).
Terdapat tiga poin yang didorong Andre kepada pemerintah dalam melakukan audit. Yang pertama, pemerintah melalui bersama BPKP harus mengaudit harga pokok produksi Crude Palm Oil (CPO).
“Yang kedua, saya usulkan audit harga pokok produksi minyak goreng supaya kita tahu harga pokok produksinya berapa. Sebab, saya mendapat informasi untuk modal produksiminyak gorengitu sendiri di bawah Rp 10 ribu per liter dan itu untuk minyak goreng kemasan,” jelasnya.
Ketiga, Andre mendorong pemerintah melakukan audit rantai distribusi minyak goreng dari produsen hingga distributor. Lalu dari distributor ke pasar-pasar tradisional, hingga ke tangan konsumen. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan untuk mengurai persoalan sengkarut harga minyak goreng yang terjadi sejak akhir tahun 2021 lalu.
“Ini perlu kita lakukan untuk menyikapi kelangkaan dan ketidakstabilan minyak goreng yang ada di pasaran hingga saat ini. Kita perlu tahu siapa yang bermain dalam rantai distribusi minyak goreng ini,”ucapnya.
Selain itu, Andre juga menjelaskan bahwa hasil audit nantinya harus disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Pemerintah pun diminta tegas ambil tindakan bila terbukti ada perusahaan ‘nakal’.
(ZBP)
