BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jujur mengenai asal dan muasal dana yang diberikan kepada warga Nahdliyin di Provinsi Jawa Timur (Jatim).
“Duitnya itu kan duitnya pemerintah, ya disampaikan dengan jujur. Kalau gini kan jadi tertawaan orang,” tutur pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini, Rabu (25/05/2022).
Gus Fahrur menilai, PKB terlalu berlebihan mengklaim sumbangan tersebut. Pasalnya, dana itu bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang pembahasannya melibatkan semua jajaran fraksi di DPRD Provinsi Jatim.
“Istilahnya mereka hanya mengawal proposal lah. Ya itu gimmick saja. Saya kira harus transparan saja bahwa, itu duitnya pemerintah yang diajukan melalui Fraksi PKB, gitukan jelas,” imbuhnya.
Selain PKB, ucap Gus Fahrur, mayoritas partai lainnya juga turut andil dalam upaya pencairan dana yang dinamai ‘dana konstituen’. Di mana, dalam proses realisasinya wajib dikelola oleh warga Provinsi Jatim.
“Gerindra kan nyari juga, tapi juga nggak dibilang kalau Gerindra nyumbang sekian. Itu kan dana konstituen. Jadi, sebenarnya mereka itu dari gubernur dialokasikan atau disebar ke konstituen. Nah, kebetulan konstituennya NU ya diberikan ke NU. Itu kan simbiosis, kantong-kantong suara diberi lah dan partai apapun pasti ngasih. Saya kira kalau dihitung semua partai juga bisa melakukan itu juga,” ucap pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Malang ini.
“Dari proposal yang mengeluarkan ya gubernur, bukan duitnya PKB,” pungkas Gus Fahrur.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Jatim, Imam Makruf, juga menjadi saksi bahwa dana Rp 300 miliar yang diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU) di Provinsi Jatim itu murni bukan uang PKB, melainkan dana APBD Pemprov Jatim.
[MBN]
