BIMATA.ID, Jakarta – Alasan Pemerintah Singapura menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad (UAS) lantaran kerap menyebarkan paham ekstremis dinilai sangat tidak masuk akal.
Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Fadli Zon, sikap otoritas Singapura terkesan menghakimi UAS secara sepihak.
“Sikap Singapura yang menghakimi sepihak menunjukkan negara itu tak menghormati hubungan bertetangga baik. Orang bisa berpandangan bahwa Singapura terpapar Islamofobia, bahkan rasis,” tuturnya, Rabu (18/05/2022).
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini pun lantas mempertanyakan hak Pemerintah Singapura mengadili UAS. Sebab, selama ini UAS tidak pernah terlibat kasus hukum di Tanah Air, terutama terkait dengan paham ekstremis tersebut.
“UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek, dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara-negara itu menghakimi UAS?” pungkas Fadli Zon.
Anggota Komisi I DPR RI ini berpendapat, sikap otoritas Singapura itu jelas-jelas tidak menunjukkan spirit sebagai sesama anggota ASEAN. Deportasi ini, tegas Fadli, merupakan sebuah pelecehan.
“Ini pelecehan terhadap WNI (warga negara Indonesia), khususnya ulama Indonesia. Selain tak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia semakin dipandang sebelah mata dan semakin tak berwibawa di ASEAN,” tegas legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat (Jabar) V ini.
Sebelumnya, Pemerintah Singapura angkat suara terkait penolakan kunjungan UAS dan rombongan pada Senin kemarin, 16 Mei 2022. Meskipun kedatangan UAS hanya untuk berlibur bersama keluarga.
Kementerian Dalam Negeri (MHA) Singapura membenarkan bahwa, UAS dan rombongan tiba di Terminal Feri Tanah Merah pada 16 Mei 2022 dari Batam. Kemudian UAS diwawancarai, akan tetapi kehadirannya ditolak.
Alhasil, UAS dan rombongan dikembalikan menggunakan feri ke Batam pada hari yang sama.
“Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama, seperti Singapura,” ucap MHA Singapura dalam keterangan resminya, Selasa (17/05/2022).
[MBN]
