BIMATA.ID, Jakarta – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi masyarakat perlu dorongan berkelanjutan agar terus mampu menghasilkan produk berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar, baik di dalam maupun luar negeri.
Termasuk, dukungan sertifikasi halal agar produk-produknya mampu menembus pasar negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.
“Dukungan esensial yang juga dibutuhkan UMKM adalah dukungan untuk merealisasikan UMKM bersertifikasi halal, sebagai jaminan perlindungan bagi umat dalam mengonsumsi produk halal, sekaligus untuk kemudahan ekspor, terutama ke negara-negara berpenduduk mayoritas muslim,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma’ruf Amin, saat membuka acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 secara virtual di Jakarta, Jumat (27/05/2022).
Selain itu, Wapres Ma’ruf menekankan bahwa, perluasan akses pasar dan akselerasi berbagai inovasi di bidang teknologi dan digital juga harus terus diperkuat, karena keduanya adalah tuas bagi UMKM agar naik kelas dan tidak terkena penyakit stunting (gagal tumbuh).
“Dalam era digital ini, UMKM juga harus jeli memanfaatkan hadirnya berbagai platform digital, termasuk media sosial untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya,” jelasnya.
Lebih jauh, Wapres Ma’ruf pun memaparkan bahwa untuk mendukung pertumbuhan UMKM, maka Pemerintah RI telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada 2020 lalu.
Wapres Ma’ruf menilai, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam Gernas BBI.
“Artinya, upaya mengangkat produk dalam negeri menyasar koherensi, mulai dari industri hulu hingga ke hilir,” imbuh mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Bahkan, untuk semakin menggaungkan keutamaan penggunaan komoditas lokal, anggaran belanja barang dan jasa pemerintah kini 40 persennya wajib dialokasikan untuk pembelian produk UMKM, sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RI.
“Saya berharap, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang ini untuk lebih adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar,” urai Wapres Ma’ruf.
Terakhir, Wapres Ma’ruf meminta, agar pengembangan UMKM juga harus melibatkan perempuan dan kaum muda, serta mengedepankan kreativitas dan pembaruan.
“UMKM sebagai penggerak ekonomi perlu dorongan berkelanjutan untuk berkarya dengan mengedepankan kreativitas dan pembaruan, termasuk dukungan untuk meningkatkan peran perempuan dan kaum muda dalam pemulihan dan kebangkitan UMKM, sehingga UMKM dapat menjadi penopang generasi bangsa di masa depan,” tuturnya.
Hadir dalam acara tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan (Mendag RI, Muhammad Lutfi, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir.
Lalu Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, para Duta Besar (Dubes) negara sahabat, para anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan para anggota Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).
[MBN]
