BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI), Anwar Usman menyatakan, pemilihan legislatif (Pileg) lebih mahal daripada pemilihan presiden (Pilpres).
Anwar Usman juga menyoroti hoaks dalam proses pemilihan umum (Pemilu) yang sangat masif.
“Perlu dipahami, pemilihan presiden dari sebelumnya dipilih MPR menjadi pemilihan langsung, digulirkan saat reformasi lalu dan diakomodir dalam perubahan UUD 1945. Dikaitkan dengan biaya operasi Pilpres yang sangat tinggi, kuranglah cermat,” ujarnya, saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN dengan tema ‘Dinamika Negara Hukum Indonesia Pascaperubahan UUD 1945’ di Kuta, Bali, Kamis (19/05/2022).
Ia menilai, Pilpres merupakan sebagian proses demokrasi. Ada pun proses demokrasi lain, yaitu Pileg dengan variasi pemilihan yang lebih beragam. Sebab, dipilih pemilihan anggota DPR RI atau DPD RI atau DPRD. Sehingga, biayanya menjadi lebih besar dibandingkan Pilpres.
“Tidaklah kurang tepat Pilpres dikaitkan dengan pemilihan biaya yang tinggi,” jelas Anwar Usman.
Di sisi lain, biaya demokrasi tersebut adalah konsekuensi demokrasi yang lazim di berbagai dunia.
“Di seluruh dunia, Pemilu memang sistem berbiaya tinggi karena menjadi hak rakyat yang memutuskan. Riset LIPI beberapa waktu lalu menunjukkan, hampir 80 persen menghendaki Pilpres tetap langsung,” papar alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ini.
Pada kesempatan itu, ia menyoroti banyaknya hoaks dalam Pemilu. Anwar Usman sedih dengan adab politik yang tidak sejalan dengan kultur timur yang penuh kesantunan.
“Hampir tidak ada satu pun yang tidak terimbas dari sosmed yang begitu masif,” tuturnya.
[MBN]