BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp7.014,58 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,17%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai rasio utang negara tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Namun, ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya menyehatkan APBN sehingga utang makin terkendali.
“Ini tetap kami jaga secara sangat hati-hati dan prudent karena kita juga melihat tekanan seluruh dunia terhadap negara negara akan meningkat,” ujar Sri Mulyani, Rabu (13/04/2022).
Dirinya mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan konsolidasi untuk menyehatkan kembali APBN, setelah bekerja keras karena pandemi Covid-19. Menurutnya, tekanan pada APBN juga dihadapi semua negara di dunia.
Dalam situasi tersebut, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara Asean, G-20, atau bahkan seluruh dunia. Negara seperti Sri Lanka bahkan menyatakan gagal bayar utang luar negeri atau default.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan, pemerintah dalam menjaga rasio utang selalu mengedepankan pemanfaatan pembiayaan nonutang. Contohnya, optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) sebagai buffer fiskal, serta implementasi SKB I dan III dengan Bank Indonesia.
“Kami juga mengoptimalkan dari belanja negara maupun pendapatan negara yang saat ini mengalami peningkatan karena komoditas yang meningkat,” ujarnya.
