EkonomiBeritaEnergiNasionalUmum

Tarif Listrik Bakal Naik, Pemerintah Dinilai Tidak Punya Nggak Punya Sense of Crisis

BIMATA.ID, Jakarta- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jajaran menteri untuk memiliki sense of crisis terhadap kesulitan rakyat.

Diaa tidak ingin pemerintahannya dianggap tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa oleh masyarakat di tengah kenaikan harga-harga.

Contohnya saja ketika harga BBM Pertamax naik. Menurut Jokowi, Menteri ESDM Arifin Tasrif seharusnya memberikan penjelasan ke publik terkait kenaikan harga Pertamax.

“Diceritain dong. Ada empati? Enggak ada. Yang berkaitan dengan energi enggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis,” katanya, Selasa (06/04/2022) lalu.

Sebelum kenaikan harga Pertamax, masyarakat sudah gaduh karena lonjakan harga minyak goreng, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan. Belum lagi, harga bahan pangan. Kini, pemerintah kembali melempar wacana kenaikan harga Pertalite dan tarif dasar listrik.

Arifin menyebut tarif adjustment pada listrik diperlukan, sehingga biaya yang dikenakan kepada konsumen mendekati biaya pokok penyediaan listrik atawa BPP. Melalui kebijakan ini, pemerintah disebut dapat menghemat kompensasi APBN sebesar Rp7 triliun hingga Rp16 triliun.

Jika benar harga BBM Pertalite dan tarif listrik segera naik, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin tercekik harga-harga. Jangan lupa, pemerintah juga baru menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 11 persen, yang sedikit banyak membuat masyarakat bakal merogoh kocek sedikit lebih dalam membayar barang dan jasa.

Ekonom Indef, Abra Talattov mengakui menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite mungkin bisa mengurangi beban APBN. Namun, di sisi lain tentu menambah beban masyarakat. Jika beban masyarakat semakin berat, justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Khawatirnya, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendongkrak ekonomi ini malah akan lebih besar.

“Saya pikir kalau (menghemat) kompensasi sebesar Rp7 triliun-Rp16 triliun tetapi yang harus dikorbankan adalah daya beli masyarakat, justru ekonomi akan melambat,cost-nya akan lebih besar dibanding proyeksi penghematan dari APBN,” pungkasnya, Rabu (13/04/2022).

 

(ZBP)

Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close