BIMATA.ID, Jakarta- Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Setia Mulyawan mengatakan, pemerintah seharusnya lebih intens untuk menggali potensi-potensi pajak yang selama ini memang belum bisa digali. Selain meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen dan pajak lainnya.
“Betul bahwa perolehan pajak kita sudah melebihi target capaian pajak,” ujar Setia, Selasa (05/04/2022).
Dirinya menjelaskan, pendapatan pajak diambil dari dua langkah yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Sehingga, pemerintah melakukan memberikan tax holiday sebagai upaya lain untuk meningkatkan intensifikasi pendapatan.
“Yang sudah dilakukan oleh pemerintah antara lain memberikan tax holiday, itu upaya lain dalam rangka intensifikasi pendapatan kita,” katanya.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil. Meskipun, pemerintah telah menerapkan skema subsidi untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
“Pemerintah dalam keadaan seperti ini masih ditunggu komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat, jangan sampai terpuruk,” ucapnya.
Namun, pemerintah perlu mengawasi skema subsidi hingga akar rumput. Sehingga, data penerima subsidi harus diterima oleh masyarakat yang memang layak memperoleh subsidi.
“Jadi saya berharap subsidinya dari sisi demand side, tidak pada supply side,” pungkasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah bakal memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada keluarga penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), serta kepada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan.
(ZBP)
