BIMATA.ID, Jakarta- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dalam rangka melakukan percepatan penggunaan produk dalam negeri, LKPP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan transaksi. Salah satunya dengan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah.
LKPP juga telah memperbaiki kebijakan mengenai proses pertanggungjawaban sehingga target pemerintah jangka panjang akan ada perubahan.
“Target kita jangka pendek dan jangka panjang akan ada perubahan budaya baru belanja di daerah,” ujar Anas, Rabu (06/04/2022).
Dalam rapat yang dihadiri oleh 62 pelaku e-Marketplace, Anas mengharapkan mitra toko daring dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, salah satunya dengan mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem LKPP.
Manfaat dari hal tersebut antara lain, mitra toko daring dapat melihat tren belanja pemerintah dan dari sisi pemerintah, data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah.
Tercatat dalam sistem LKPP per April 2022, sebanyak 22 e-marketplace yang sudah tergabung sebagai mitra toko daring LKPP, 12 di antaranya sudah mengembangkan sistem reporting terintegrasi. Anas juga menyampaikan 7 poin amanat Presiden Joko Widodo kepada LKPP dalam Inpres tersebut.
Pertama, meningkatkan jumlah produk menuju satu juta dalam katalog elektronik terutama produk dalam negeri. Kedua, memberikan akses data dan informasi terkait sistem PBJP serta e-kontrak sebagai mekanisme peringatan dini. Ketiga, melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem PBJP. Keempat, memperbanyak pencantuman produk dalam negeri, UMK-Koperasi pada katalog elektronik nasional dan toko daring.
Kelima, mempercepat pembentukan katalog sektoral dan katalog lokal terhadap lebih dari 400 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Keenam, memasukan menu input produk dalam negeri ke dalam e-Kontrak, dan ketujuh memberikan akses basis data kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait monev, analisis demand, keuangan, ekonomi, dan pemeriksaan serta audit.
(ZBP)
