PBB Pecat Rusia dari Dewan HAM, Moskow Putuskan Keluar
BIMATA.ID, Jakarta- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) pada Kamis (7/4) akhirnya memberhentikan Rusiadari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atas laporan pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran HAM di Ukraina. Hal ini membuat Moskow memutuskan hengkang dari badan tersebut.
Berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan, 93 suara mendukung, sementara 24 negara memilih tidak dan 58 negara abstain. Dua pertiga mayoritas anggota pemungutan suara di Majelis Umum beranggotakan 193 orang di New York – abstain tidak dihitung – diperlukan untuk menangguhkan Rusia dari 47 anggota Dewan HAM yang berbasis di Jenewa.
Teks Majelis Umum pada Kamis (7/4) mengungkapkan “keprihatinan besar pada hak asasi manusia yang sedang berlangsung dan krisis kemanusiaan di Ukraina,” terutama pada laporan pelanggaran hak oleh Rusia.
Resolusi pada Kamis (7/4) adalah yang ketiga diadopsi oleh Majelis Umum beranggotakan 193 orang sejak Rusia menginvasi negara tetangga Ukraina pada 24 Februari. Dua resolusi Majelis Umum sebelumnya yang mengecam Rusia diadopsi dengan 141 dan 140 suara mendukung.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan PBB mengirim pesan yang jelas bahwa penderitaan para korban dan penyintas tidak akan diabaikan.
“Kami memastikan pelanggar hak asasi manusia yang gigih dan kejam tidak akan diizinkan untuk menduduki posisi kepemimpinan hak asasi manusia di PBB,” katanya dalam sambutan yang disampaikan ke Majelis Umum pada Kamis (7/4).
Berbicara setelah pemungutan suara, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin menggambarkan langkah itu sebagai “langkah yang tidak sah dan bermotivasi politik” dan kemudian mengumumkan bahwa Rusia telah memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM sama sekali.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan kepada wartawan, Rusia tidak bisa mengajukan pengunduran diri setelah dipecat.
Sementara itu, setelah abstain pada dua suara Majelis Umum sebelumnya, mitra Rusia China menentang resolusi tersebut pada Kamis (7/4).
“Langkah tergesa-gesa di Majelis Umum, yang memaksa negara-negara untuk memilih pihak, akan memperburuk perpecahan di antara negara-negara anggota dan mengintensifkan konfrontasi antara pihak-pihak terkait – ini seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api,” kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun sebelum pemungutan suara.
Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun. Di bawah resolusi pada Kamis (7/4), Majelis Umum bisa saja kemudian setuju untuk mengakhiri penangguhan tersebut. Tapi itu tidak bisa terjadi sekarang karena Rusia telah keluar dari dewan, seperti yang dilakukan AS pada 2018 atas apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.
AS tahun lalu terpilih kembali menjadi anggota dewan. Suspensi jarang terjadi. Libya ditangguhkan pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Moammar Khadafi.
Dewan HAM tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Keputusannya mengirimkan pesan politik yang penting, dan dapat mengizinkan penyelidikan. Bulan lalu dewan tersebut membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak, termasuk kemungkinan kejahatan perang, di Ukraina.
Menurut catatan yang dilihat oleh Reuters, Rusia telah memperingatkan negara-negara bahwa suara ya atau abstain akan dipandang sebagai “isyarat tidak bersahabat” dengan konsekuensi untuk hubungan bilateral.
Rusia mengatakan sedang melakukan “operasi militer khusus” yang bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina dan menyangkal menyerang warga sipil. Ukraina dan sekutunya mengatakan Moskow menyerbu tanpa provokasi.
