BIMATA.ID, Jakarta – Big data Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia (RI), Luhut Binsar Pandjaitan, dikritik. Data ini terkait 110 juta pengguna media sosial (medsos) yang mendukung penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 disebut tidak akurat.
“Ya sudah saya katakan bohong,” ucap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/04/2022).
Evello salah satu lembaga analitik data yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI sejak 2014 untuk menganalisis data pengguna medsos mengungkapkan, jumlah pengguna medsos membahas penundaan Pemilu 2024 hanya 693.289 akun.
“Jadi jumlah 110 juta (akun pengguna medsos) juga berlebihan ya, 1 juta juga enggak sampai,” ungkap Founder Evello, Dudy Rudianto.
Dudy menyampaikan, pihaknya langsung melakukan pemantauan saat Luhut mengklaim memiliki big data 110 juta pengguna medsos. Pemantauan ini bahkan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun ke belakang.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Dudy mengakui, jika terdapat percakapan besar membicarakan Pemilu. Kemudian, mulai melakukan penjajakan dan penghitungan terhadap akun yang menyinggung penundaan pesta demokrasi.
“Jadi dengan kata lain, ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan Pemilu atau penundaan Pemilu paling besar seperti itu (693.289 akun),” tutupnya.
[MBN]
