BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), merespons kekhawatiran terkait hilangnya data 200 juta penduduk karena server telah usang.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri RI, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, server membutuhkan peremajaan lantaran usia ratusan perangkat sudah melebihi 10 tahun.
“Selain itu, sudah habis masa garansi. Spare part perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life),” ungkapnya, Rabu (13/04/2022).
Zudan berpendapat, sudah saatnya server diremajakan khususnya untuk mendukung pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sehingga, Pemilu serentak itu dapat terselenggara dengan baik.
“Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran,” tandasnya.
Di sisi lain, Zudan memastikan, data 273 penduduk masih bisa dijaga dengan baik. Ada lapisan atau back up data dengan sistem penyimpanan yang baru dan kapasitas cukup.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya tengah mengajukan alternatif pendanaan melalui Bappenas dan World Bank. Kemendagri RI juga menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar kementerian atau lembaga.
Dalam hal itu, Zudan menyebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, sudah menyetujui dan memaraf draf RPP PNBP.
“Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang,” katanya.
[MBN]
