BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), melarang para menterinya berbicara terkait penundaan pemilihan umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto menilai, larangan Presiden Jokowi kepada para menteri menandakan pintu penundaan Pemilu sudah tertutup.
“Kalau presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi. Saya yakin, pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu, artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (06/04/2022).
Bima menyebut, penundaan Pemilu tersebut memang wacana dari beberapa partai politik (parpol), termasuk PAN. Namun, wacana itu kini telah ditutup atas pertimbangan presiden.
“Jadi ketika beberapa menyampaikan itu mungkin wacana terbuka, tapi kalo hari ini presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup, ya, karena faktor politik yang pasti sangat dipahami Pak Presiden sendiri,” tandas Wali Kota Bogor ini.
Alumnus Universitas Katolik Parahyangan ini mengemukakan, Ketua Umum (Ketum) DPP PAN, Zulkifli Hasan, pun sudah menyampaikan keraguan wacana itu akan berlanjut. Sebab, mayoritas parpol di parlemen menolak.
“Ketum PAN sudah menyampaikan, bahkan beberapa waktu lalu bahwa walaupun ada usulan, tapi realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan Ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga,” imbuh Bima.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri sensitif terhadap kesulitan rakyat, serta memiliki empati. Para menteri harus bisa menjelaskan penyebab kondisi saat ini sulit dan langkah-langkah apa yang dilakukan.
“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan inflasi,” ujarnya, dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (05/04/2022).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta, agar para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan ini termasuk soal polemik penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” tutup Presiden Jokowi.
[MBN]