BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Jimly Asshiddiqie, mengajak masyarakat untuk mewaspadai hoaks yang berkaitan dengan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Jimly meminta, agar partai politik (parpol) serta elit politik yang menyuarakan wacana penundaan Pemilu meminta maaf kepada publik.
“Jangan percaya pada semua berita hoaks, ‘fake news‘, dan spekulasi-spekulasi yang tidak benar mengenai wacana tunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kalau masih ada gerakan dukung mendukung tiga periode, sebaiknya dilaporkan saja ke polisi,” ucapnya, di Jakarta, Senin (11/04/2022).
Masyarakat diminta untuk mewaspadai banyaknya pesan mengenai penundaan Pemilu yang beredar di dunia maya, karena di antara ribuan pesan bukan tidak mungkin ada yang hoaks alias tidak benar atau bahkan mengadu domba.
Jimly menerangkan, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan dirinya tidak ada niat menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.
Presiden Jokowi, lanjutnya, menyampaikan bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan pada November 2024. Tahapan Pemilu akan dimulai pertengahan Juni 2022.
“Presiden sudah menegaskan, tidak akan ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu, ya harus percaya dan jadikan pegangan dalam bersikap untuk terus mengawal persiapan Pemilu sebagaimana mestinya,” terang Jimly.
Untuk meredakan perdebatan mengenai isu penundaan Pemilu, Jimly mengusulkan, agar elite parpol yang mengusung ide penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berdialog dengan mahasiswa.
“Untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik kembali ide mereka tersebut, agar mahasiswa dan masyarakat luas dapat kepastian tidak ada lagi parpol yang bermain-main dalam urusan serius ini,” ungkap senator asal DKI Jakarta ini.
[MBN]
