BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani berharap, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dapat mengatasi kenaikan harga bahan pokok.
Muzani mengungkapkan, Pemerintah RI dapat memberikan intervensi terhadap kenaikan-kenaikan harga bahan pokok.
“Misalnya, dengan melakukan operasi pasar. Sektor pasar juga harus dipenuhi produk-produk yang dihasilkan dari para petani lokal. Kita harus memanfaatkan keterampilan para petani kita,” ungkapnya, dalam keterangan resmi, Jumat (01/04/2022).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini berpendapat, sumber-sumber makanan yang dihasilkan para petani, mulai dari beras, sayur mayur, buah harus bisa menjadi keberkahan konsumsi sehari-hari. Caranya, dengan tidak memasukkan bahan atau barang impor ke pasar.
Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan, termasuk bensin dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Diharapkan, Pemerintah RI mampu menangani persoalan mendasar terkait kenaikan harga-harga bahan pokok tersebut.
Kendati demikian, sambung Muzani, masyarakat perlu bersabar dalam menghadapi persoalan kenaikan harga-harga bahan pokok tersebut. Dengan begitu, semangat dan keimanan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa tidak terganggu.
“Ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan, masyarakat begitu bergembira, apalagi pandemi sudah menurun drastis. Berbagai macam penyambutan dilakukan menghadapi bulan yang penuh berkah ini. Otomatis, konsumsi masyarakat meningkat. Namun, kita menghadapi kenyataan bahwa harga-harga sembako naik. Minyak goreng, daging, beras, cabai, gula, terigu, kedelai, sampai bensin, dan PPN juga naik,” terang legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung I ini.
Muzani menilai, kenaikan harga-harga itu di satu sisi sebagai tanda atau dampak dari bangkitnya geliat ekonomi kita pascapandemi. Di sisi lain, hal ini juga dampak dari adanya perang antara Rusia dan Ukraina.
Beban pengeluaran dari kenaikan tersebut, pungkasnya, tentu saja berat dan dapat mengganggu kekhusyukan dalam menjalankan ibadah puasa. Pasalnya, ekonomi belum sepenuhnya pulih.
“Kami percaya kesabaran kita dalam menghadapi persoalan ini, termasuk ekonomi, tidak akan mengganggu kita dalam menjalankan ibadah puasa,” pungkas Muzani.
Muzani juga mengingatkan, agar masyarakat tetap mengedepankan kedisiplinan protokol kesehatan (prokes). Sebab, pandemi saat ini masih menjadi ancaman bagi setiap negara di dunia.
“Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan menjadi penting,” imbuhnya.
Di sisi lain, Muzani berharap, masyarakat bisa menjaga kerukunan antarumat beragama dan mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam bersosialisasi di setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut adalah kunci bagi kekuatan Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI.
“Indonesia adalah negara besar. Toleransi antarumat beragama telah menjadi keniscayaan dalam berbangsa dan bernegara sejak dulu hingga sekarang. Keberagaman sudah menjadi budaya yang mengakar bagi Indonesia. Apabila bulan suci Ramadan bisa kita jalankan dengan kekhusyukan, itu telah menjadi bukti kita telah menjadi bangsa yang toleran,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
[MBN]
