BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Edy Wuryanto menyatakan, negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia selama masa Covid-19. Saat ini, ketika memasuki tahap vaksin booster, maka sepatutnya seluruh rakyat Indonesia juga mengikuti penggunaan vaksin booster.
Permintaan akan penggunaan vaksin halal, ucap Edy, juga harus didengarkan oleh Pemerintah RI. Sebab, saat ini sudah ada banyak pilihan vaksin dan kondisinya sudah tidak mendesak sebagaimana pada awal-awal pandemi Covid-19.
“Negara ini punya tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (04/04/2022).
Edy menekankan demikian usai Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Pengurus Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Indonesia, Pengurus DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Pengurus Himpunan Tenaga Kesehatan Non ASN Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengemukakan, keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekankan Pemerintah RI pada vaksinasi booster. Apalagi, terbukti dengan mengikuti vaksin booster, maka resiko terkena Covid-19 rendah sekali. Artinya, semakin banyak rakyat yang sudah booster semakin bagus untuk mereka
“Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apapun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka di-booster,” tandas Edy.
Edy mendukung kebijakan Pemerintah RI bahwa, mereka yang akan mudik lebaran 2022 harus mengikuti vaksin booster. Termasuk, kebijakan terbaru untuk pemudik yang menggunakan pesawat terbang, di mana jika belum booster maka harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test.
Untuk penggunaan vaksin halal, sebagaimana mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pada Kamis, 31 Maret 2022, Edy mengungkapkan, permintaan umat Islam tersebut adalah hal yang sangat wajar. Bahkan, sepatutnya Pemerintah RI mengupayakan penggunaan vaksin halal. Namun, harus disesuaikan dengan jumlah atau kapasitas vaksin yang ada.
“Saya kira itu harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang enggak suka kalau kemudian rakyat kita muslim lalu menggunakan vaksin halal,” ungkap legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah III ini.
[MBN]
