Walhi Sulsel Minta Izin PT Vale Dicabut
BIMATA.ID, Makassar – Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin menolak menghadiri undangan rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sulawesi Selatan yang digelar bersama PT Vale Indonesia, Kamis (24/3/2022).
Aktivis lingkungan hidup itu mengaku menolak hadir bukan dikarenakan tidak menghargai DPRD Sulsel. Melainkan sebaliknya, PT Vale yang tidak menghargai DPRD Sulsel serta Masyarakat Sorowako pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
“Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena tidak berkenan hadir. Bukan karena tidak menghormati undangan DPRD. Tapi karena PT Vale yang tidak menghargai kami, menghargai masyarakat Sorowako dan Masyarakat Indonesia, lantaran tidak menghadirkan perwakilan mereka dan bukan Presiden Direktur perusahaan asing tersebut,” ujar Al Amin, Kamis (24/3/2022).
Belakangan ini, konflik masyarakat adat di Sorowako dengan PT Vale memang sempat memanas. Warga mengutuk keras sejumlah kegiatan pertambangan yang dianggapnya hanya menguntungkan perusahaan dan banyak merugikan hak hak masyarakat.
Bahkan saat ini 3 orang aktivis justru ditahan di Polres Luwu Timur, akibat aksi unjuk rasa mereka terhadap PT Vale Indonesia di Blok Sorowako.
Atas hal ini Al-Amin lantas bersikap keras, RDP yang seyogyanya digelar Kamis siang tadi, tidak berjalan sesuai rencana. Perwakilan warga dan WALHI Sulsel berang, PT Vale hanya menyertakan perwakilan yang menurut Al-Amin bukanlah merupakan pemangku kebijakan di perusahaan asing tersebut.
“Undangan ini sedianya kan untuk pemangku kebijakan, yang diundang untuk berdialog terkait masalah ini adalah Presiden Direktur PT Vale. Jadi kalau dia tidak menghargai kami. Tentu perlakuan yang sama juga akan kami lakukan. Jadi bukan kami tidak hormati undangan DPRD. Justru sebaliknya,” ujar Al-Amin.
Akibatnya aktivis WALHI Sulsel siang tadi hanya membacakan pernyataan sikap bersama. Mereka mengajukan 9 poin dugaan pelanggaran PT Vale dan mengajukan 8 tuntutan.
Al Amin mengatakan, dari 53 tahun PT Vale di Blok Sorowako, warga sekitar termasuk masyarakat adat justru jauh dari kesejahteraan, kerusakan lingkungan semakin parah dan tiga negara, masing-masing Brazil, Jepang, Kanada serta para konglomerat dibalik itu justru makin kaya.
“Karenanya kami berharap DPRD melihat ketidakhormatan dan sikap PT Vale tersebut. Kami meminta izin PT Vale dicabut,” pungkasnya.
(HW)
