Tina Wiryawati Dorong Pemprov Lakukan Pemerataan Layanan Internet Sampai Ke Pelosok
BIMATA.ID, Jabar- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Tina Wiryawati SH, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus melakukan pemerataan layanan jaringan internet.
Tina mengatakan, semuanya harus dilakukan secara cepat sampai tidak ada lagi blankspot atau kawasan yang belum terjamah layanan internet.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan masih banyak pelosok Jabar yang blankspot internet. Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar pun sudah memprogramkan untuk memasang pemancar jaringan internet di titik-titik blankspot.
“Memang saat ada Covid-19, program ini terkena refocussing anggaran sehingga jumlah blankspot yang diatasi jadi lebih sedikit. Tapi kami harap selanjutnya, seiring pemulihan ekonomi ini, akan semakin banyak blankspot yang ditangani,” ujarnya di Bandung, Kamis (17/03/2022).
Padahal, Pemprov Jabar memiliki banyak program untuk desa yang berkaitan dengan digitalisasi yang tentu saja menggunakan layanan internet. Dari mulai desa digital sampai program-program berbasis teknologi informatika yang diprogramkan di desa-desa.
“Internet di desa ini saya rasa sangat urgen, dalam artian sangat diperlukan. Bisa kebayang kalau kemarin saat Covid-19 para pelajar diwajibkan belajar dari jarak jauh atau menggunakan internet, sedangkan masih banyak blankspot di kita,” katanya.
Karenanya, pengentasan blankspot ini harus segera dilakukan di era serba digital yang membutuhkan internet untuk berbagai kebutuhan dari mulai pendidikan, perekonomian, sampai peningakatan SDM.
“Jangan lupa juga awasi penggunaan internet karena internet bisa bermata dua. Saya mewaspadai penggunaan internet tanpa pengawasan akan jadi membahayakan bagi anak, karena ada pasien anak di RS jiwa akibat kecanduan bermain gim,” jelasnya.
Selain itu, dia berharap masalah konten pornografi dan kekerasan di internet yang juga harus mendapat perhatian.
“Apalagi saat ini internet jadi kebutuhan yang mandatory untuk informasi, belajar, jualan, dan lainnya. Ini pengawasnya akhirnya di Kominfo atau siapa dan seperti apa, harus jelas langkahnya,” pungkasnya.
(ZBP)
