BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menanggapi santai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia (RI), Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelumnya, Luhut mengklaim ada big data dari 110 juta masyarakat pengguna media sosial (medsos) yang membicarakan soal penundaan Pemilu 2024.
Puan mengatakan, pihaknya memiliki data sendiri. Termasuk terkait wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. PDIP, tegas menolak penundaan Pemilu dan akan mematuhi konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Di mana, Pemerintah RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan penyelenggara Pemilu, telah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai pelaksanaan Pemilu.
“Kalau di PDIP, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan. Itu saja,” kata Ketua DPR RI ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/03/2022).
Puan menegaskan, data yang dimiliki tiap-tiap partai politik (parpol) merupakan big data. Sehingga, didapatkan kesimpulan dari konstituen sesuai dengan jadwal yang disepakati DPR RI, penyelenggara Pemilu dan Pemerintah RI bahwa pelaksanaan Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.
“Dan data kami partai politik, big data juga,” tegasnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI ini berharap, tahapan proses Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, dalam hal ini Pemilu yang berjalan jujur adil dan aman.
“Kemudian, pesta demokrasi itu berjalan dengan nyaman, memperhatikan keselamatan dari seluruh petugas yang akan berperan dalam proses, tahapan, pemilu yang akan dilaksanakan insya Allah pada 14 Februari 2024,” ujar Puan.
[MBN]
