BIMATA.ID, Jakarta- Pendanaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih jadi persoalan. Hal ini terjadi setelah perusahaan investasi Jepang, Softbank Group mundur menjadi investor di proyek IKN. Padahal, Softbank awalnya akan menggelontorkan dana besar.
Merespon hal tersebut, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, sebaiknya pemerintah menunda dulu proyek pembangunan IKN. Sebab jika hanya mengandalkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka beban utang akan semakin meningkat.
“Kalau beban utang makin meningkat, maka akan terjadi tekanan bebannya akan cukup besar. Pasti nanti pemerintah akan mengorbankan belanja-belanja yang rutin atau belanja yang esensial. Itu yang dikhawatirkan,” ujarnya, Rabu (16/03/2022).
Selain itu, dengan investor kakap yang mundur, kata Bhima, kapasitas APBN dan ruang fiskalnya akan semakin sempit. Mengingat pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang, sehingga dana yang cukup besar akan dipotong terus sepanjang tahun dari APBN.
Padahal, di 2023 mendatang, pemerintah mau tidak mau harus menekan defisit anggaran di bawah 3%. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN menggunakan APBN, apalagi jika anggarannya akan direalokasikan dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022, hal tersebjut menjadi dilema.
Bhima menjelaskan, saat pembangunan IKN berjalan, tetapi kondisi pemerintah sedang menghadapi tekanan eksternal cukup besar, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga, kemudian inflasi dalam negeri, maka pemerintah tidak punya ruang fiskal yang cukup untuk mengantgisipasi tekanan eksternal tersebut.
“Jadi sebaiknya ditunda dulu pembangunan IKN. Sebab untuk mencari investor apalagi menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemerintah kan percaya diri sekali bahwa 40% lebih pembangunan IKN akan diperoleh dari KPBU. Sementara di negara lain maksimum KPBU itu 20%,” jelas Bhima.
(ZBP)
