BIMATA.ID, Tegal – Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung Gerakan Tegal Bersatu kembali menggelar aksi demonstrasi kepada Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono pada Senin (28/3). Massa aksi kali ini menyikapi sejumlah kebijakan Pemkot Tegal yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Mereka awalnya ingin bertemu dengan Wali Kota Dedy Yon Supriyono di Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun baru sampai gerbang sudah dijaga barikade petugas. Mendengar kabar Wali Kota sedang berada di DPRD sedang ikuti rapat paripurna, massa selanjutnya bertolak ke gedung DPRD.
Sesampainya di gedung DPRD, massa juga tak bertemu Wali Kota. Dedy Yon diketahui telah selesai mengikuti acara di DPRD dan bertolak dinas luar ke Semarang.
Dikutip dari Kumparan.com, salah satu koordinator aksi, Fauzan Jamal mengatakan, ada sejumlah tuntutan massa. Mulai dari kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat, hingga menyoroti sejumlah kasus yang sedang terjadi di Kota Tegal yang diduga melibatkan oknum pejabat.
“Mendesak DPRD untuk segera mengambil sikap, tolong perhatikan suara rakyat. Apa yang kami sampaikan atas nama rakyat untuk bertemu wali kota namun justru pergi dan meninggalkan tempat,” kata Fauzan.
“Pertama, tuntutan kami adalah tolong kepada Kejaksaan Negeri Kota Tegal tuntaskan persoalan CSR terkait PDAM Kota Tegal. Kedua, perdagangan anak di bawah umur yang disinyalir melibatkan pejabat Kota Tegal, tolong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas,” ungkap Fauzan.
Kemudian, kata Fauzan, pemasangan portal yang tidak memiliki dasar hukum yang menyengsarakan warga sekitar Alun-alun dan Jalan Pancasila.
“Tahun 2021, tanggal 15 November portal diperbaharui dengan stainless dengan anggaran Rp 160 juta hanya untuk membuat portal yang hanya membelenggu warga yang ada di alun-alun dan Jalan Pancasila,” kata Fauzan.
Selanjutnya, Fauzan mengatakan, terkait pengusiran dan penggusuran PKL di alun-alun dan Jalan Ahmad Yani yang sampai saat ini belum direlokasi.
“Tolong dikembalikan ke tempat semula mereka berdagang,” kata Fauzan.
Fauzan juga menyebut Pemkot untuk tahun anggaran 2022 sudah menyiapkan souvenir emas untuk para pejabat yang purna tugas. Kebijakan tersebut dinilai sebuah pemborosan anggaran di tengah masyarakat kecil yang sedang kelabakan ekonominya.
“Dengan anggaran Rp 1,7 miliar, hanya untuk pejabat yang purna tugas. Tapi anggaran untuk rakyat yang sengsara ini mana tidak ada sama sekali,” kata Fauzan.
“Ini artinya kebijakan-kebijakan yang diterapkan Pemkot sangat merugikan rakyat. Untuk itu kami sepakat turunkan Wali Kota Tegal. Silahkan DPRD bersikap paripurna dengan hak angket dan interpelasi-nya,” kata Fauzan.
Usai berorasi di depan Gedung DPRD, perwakilan massa diterima audiensi dengan perwakilan anggota DPRD.
Sementara, menurut informasi dari Promkompim Setda, Wali Kota Dedy Yon sedang perjalanan dinas ke Semarang mengikuti sebuah acara bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan kepala daerah lain di Jateng.
YA