BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya guna memulihkan kembali perekonomian nasional, sekaligus tetap fokus dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.
Untuk bidang kesehatan, guna pengendalian Covid-19, Pemerintah telah melaksanakan program intervensi kesehatan yaitu deteksi, pengawasan, terapi, vaksinasi, dan protokol kesehatan.
Sedangkan, dalam bidang ekonomi, telah diterapkan program jaring pengaman yang diperlukan melalui Program Ekonomi Nasional (PEN) untuk melunakkan dampak pandemi beserta kebijakan pemulihan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Reformasi struktural berupa Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga dibentuk guna mendukung transformasi ekonomi di Indonesia.
“Di masa pandemi Covid-19, Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan reformasi struktural melalui UU Cipta kerja. Dan akhir tahun lalu, kita telah mengharmonisasi regulasi perpajakan melalui UU HPP,” ungkapnya, Rabu (16/03/2022).
Dia mengatakan, Indonesia telah menavigasi pandemi dengan cukup baik. Kemajuan pemulihan ekonomi Indonesia juga terus berjalan dengan baik dan kembali tumbuh positif, meski sempat terkontraksi pada tahun 2020. Mengacu pada klasifikasi Bank Dunia, Indonesia diperkirakan kembali masuk ke kelompok Upper-Middle Income Countries pada tahun 2021.
Pandemi Covid-19 juga menjadi katalis transformasi digital. Nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi internet Indonesia pada tahun 2025 diprediksi akan mencapai nilai USD146 miliar, dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar USD70 miliar. Sebanyak 98% pedagang digital kini menerima pembayaran digital, 59% di antaranya kini mengadopsi solusi pinjaman digital, dan 69% mengharapkan untuk meningkatkan penggunaan alat pemasaran.
Dukungan dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk mendorong produktivitas masyarakat juga akan terus dilakukan seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Kartu Prakerja sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu prioritas Pemerintah adalah mendukung UMKM dan menciptakan wirausahawan di Indonesia yang akan mencapai sekitar 5%.
Saat ini Indonesia hanya memiliki wirausahawan sebanyak 3,47% dari jumlah penduduk. Peran generasi muda akan menjadi sangat penting.
Di masa depan, diharapkan akan semakin banyak tercipta pengusaha muda yang akan memimpin perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam melahirkan wirausahawan dengan ekonomi domestik yang terus bertumbuh.
(ZBP)