BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta pemerintah mengantisipasi praktik jual-beli jabatan penjabat kepala daerah.
Sebanyak 271 daerah akan dipimpin penjabat karena terjadi kekosongan jabatan pada 2022-2023 sampai dilantiknya kepala daerah definitif hasil Pilkada serentak 2024.
“Penting untuk mengantisipasi agar tidak terjadi praktik koruptif seperti jual beli jabatan yang di beberapa daerah terjadi saat pengisian jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah,” kata Titi, Ahad (13/03/2022).
Menurutnya, pemerintah harus menerbitkan regulasi teknis berupa peraturan pemerintah sebagai salah satu langkah antisipasi tersebut. Meskipun, Pasal 201 Undang-Undang Pilkada tidak memerintahkan adanya pengaturan lebih lanjut terkait proses pengangkatan penjabat, pemerintah pun tak boleh menyampingkan amanat Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
Dalam hal ini, gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Regulasi teknis yang terukur sangat diperlukan untuk menjaga transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas proses penunjukan penjabat kepala daerah.
“Khususnya memastikan agar dalam pengisian penjabat tidak terjadi anasir-anasir praktik transaksional ataupun bancakan politik,” kata Titi.
Dirinya menilai, regulasi teknis juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Hal ini terkait hak politik rakyat yang dibekukan, mulai dari berakhirnya masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2017 dan Pilkada 2018 pada 2022-2023 sampai diselenggarakan kembali pilkada pada 2024.
(ZBP)
