BIMATA.ID, Makassar – Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Unaudited tahun anggaran 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, Kamis (31/3/2022).
Selain Pemprov Sulsel, kabupaten kota ikut menyerahkan LK Unaudited tahun anggaran 2021 yakni Kota Parepare, Kabupaten Gowa, Kepulauan Selayar, dan Tana Toraja.
Hayat berharap, setelah melalui semua tahapan, Pemprov Sulsel bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, setelah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebelumnya.
“Kita ingin ini semua harus clear tidak ada masalah, sehingga beberapa daerah ini bisa WTP,” kata Hayat.
Hayat mengatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel sudah menyelesaikan persyaratan dari BPK RI untuk kembali meraih WTP.
“Kita sudah mengurus semua masalah-masalah, kita tunggu audit dari BKP RI, untuk OPD semua sudah memenuhi,” lanjutnya.
Usai penyerahan LK tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di Sulsel yang telah menyerahkan LK-nya.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Penyerahan ini termasuk yang tepat waktu,” kata Paula Henry Simatupang dalam sambutannya, secara virtual.
DIa mengatakan, ini menjadi jadwal terakhir penyerahan LK Unaudited tahun anggaran 2021 ini, dari pemerintah daerah kepada BPK.
“Hari ini adalah hari terakhir untuk penyerahan Laporan Keuangan LK Unaudited tahun anggaran 2021 berdasarkan UU 1 tahun 2004 pasal 56 ayat 3,” tuturnya.
Menurutnya, penyerahan LK ini merupakan sebuah kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan BKP Wilayah Sulsel dan untuk mengukur sejauh mana kesejahteraan masyarakat.
“Penyerahan Laporan Keuangan ini merupakan ukuran sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Sekali lagi kami berharap kerja sama dari bapak /ibu semua dalam laporan keuangan pemerintah daerah ini,” tutupnya.
(HW)