BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Andre Rosiade, meminta sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang transportasi untuk bersiap menghadapi mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini, mewanti-wanti lonjakan pemudik.
“Pertama kami mengapresiasi ASDP, Pelni, KAI, dan DAMRI yang sudah melakukan berbagai pembenahan. Harapan kami, ini dua tahun tidak ada mudik lebaran. Harapan kami seluruh pihak, baik KAI, Pelni, ASDP, dan DAMRI, bisa bersiap,” tutur Andre, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT KAI, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Dirut PT Pelni, dan Dirut Perum DAMRI, Selasa (29/03/2022).
Andre memprediksi, jumlah pemudik pada Libur Idul Fitri 2022 akan meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, pemudik yang akan pulang kampung dengan menggunakan transportasi umum dinilai akan meningkat jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi.
Proyeksi peningkatan jumlah pemudik dan pemanfaatan transportasi umum, sambung Andre, dipicu kebijakan pemerintah yang menghapus aturan wajib tes PCR maupun tes antigen bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksinasi hingga dosis kedua.
Andre juga menyampaikan, tingginya capaian vaksinasi disebutnya akan menambah kepercayaan diri masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
“Jadi jangan sampai menghadapi 87 juta pemudik ini, kita tidak siap menghadapi lonjakan, sehingga terjadi antrean dan pelanggaran protokol kesehatan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Andre mendorong para Dirut BUMN transportasi untuk berkomitmen menegakkan protokol kesehatan di seluruh terminal, stasiun, pelabuhan, ataupun moda transportasi publik yang akan digunakan oleh para pemudik.
“Kita berharap komitmen dari keempat BUMN untuk melaksanakan protokol kesehatan. Terus terang, saya termasuk orang yang mendukung tidak perlu lagi ada tes antigen maupun PCR. Karena kami naik pesawat pun tidak ada tes. Tetapi, tentu penegakan aturan penerapan protokol kesehatan, bahwa vaksin kedua, bahkan booster itu bagus. Saya pun melihat masyarakat sangat antusias untuk di-booster vaksin ketiga. Menurut saya ini pilihan tepat,” ucap legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumbar I ini.
[MBN]
