BIMATA.ID, Jatim- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan bekerja secara profesional dalam mempersiapkan pesta demokrasi pada 2024 mendatang.
“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan wapres (wakil presiden) serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol (partai politik) di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) silakan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Mahfud di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (20/03/2022).
Terkait penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) mengenai pemunduran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022), yang digelar Kemenko Polhukam, pihaknya memastikan telah dibatalkan.
Menurutnya, pembatalan agenda ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan isu liar di tengah masyarakat.
“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu. Ya, itu kita batalkan,” katanya.
“Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” tambahnya.
Dirinya juga menjelaskan, di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat. Hal itu berbeda ketika di era Orde Baru di mana partai politik hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak boleh bicara.
“Partai politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik,” ungkapnya.
“Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” imbuh dia.
Diberitakan, beredar dokumen surat undangan berkop Kemenko Polhukam yang akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.
Dalam dokumen ytersebut, surat ini bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama pada Rabu (16/03/2022).
(ZBP)
