BeritaPolitik

Luqman PKB Nilai Kepala Desa Tak Layak jadi Alat Manuver Politik

BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Luqman Hakim, angkat bicara ihwal rencana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDeSI) yang mendeklarasikan dukungan untuk Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, kepala desa dan perangkat desa mengerjakan tugas utamanya saja. Luqman mengungkapkan, lebih baik memperjuangkan kemakmuran rakyat di desanya masing-masing.

“Tidak selayaknya kepala desa dan perangkat desa menyediakan diri sebagai alat pihak-pihak tertentu melakukan manuver politik yang kontra-konstitusi,” ungkapnya, Kamis (31/03/2022).

Luqman mengemukakan, banyak organisasi dalam satu profesi tidak masalah. Dengan syarat, keberadaan organisasi-organisasi itu memang murni dari kebutuhan anggota-anggotanya. Namun, sangat disayangkan jika munculnya banyak organisasi dalam satu profesi akibat dari adanya intervensi pihak eksternal yang ingin memperalat para pelaku profesi tersebut.

Dirinya mengingatkan kembali soal bernegara dalam negara hukum. Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) VI ini menyebut, ada profesi-profesi tertentu yang dilarang oleh undang-undang (UU) untuk melakukan politik praktis. Termasuk, kepala desa dan perangkat desa.

“Dukungan pihak yang mengklaim kepala desa se-Indonesia terhadap Jokowi untuk maju sebagai Capres untuk ketiga kalinya, selain melanggar undang-undang, juga menabrak konstitusi,” kata Luqman.

[MBN]
Facebook Comments
Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close