BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah berkomitmen mengurangi sampah plastik plastik hingga 70% pada 2025 melalui Transformasi ekonomi hijau.
Dalam konteks ekonomi hijau dan penyelenggaraan G-20, Indonesia tidak sekedar sebagai ketua presidensial, tetapi menjadi leader dalam menentukan arah ekonomi global terutama terkait pelaksanaan ekonomi hijau secara global.
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha Sekretariat Kabinet, Roby Arya Brata mengatakan ekonomi hijau yang bermuara pada ekonomi sirkular sudah menjadi pembahasan utama dalam G-20.
“Arah global menuju ekonomi hijau tersebut sudah bukan lagi menjadi pilihan, tetapi kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia. Indonesia bukan sekadar jadi ketua, tetapi harus menjadi pemimpin terdepan dalam ekonomi hijau,”jelasnya di Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Forum ini diselenggarakan Pusat Studi Manajemen dan Bisnis (LMFEB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta sebagai rangkaian kolaborasi untuk memperingati Hari Sampah Nasional 2022.
Selain itu, Fungsional Ahli Madya Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Edward Nixon Pakpahan mengatakan salah satu tantangan utama dalam ekonomi hijau adalah persoalan sampah.
“Secara global, sampah dunia saat ini telah mencapai 3 miliar ton, sedangkan hanya sepertiga yang berhasil diolah kembali,” kata dia.
Tahun lalu, kata Edward, jumlah sampah di Indonesia hampir mencapai 70 juta ton dan trennya terus naik.
“Hierarki tertinggi dari konsep penanganan sampah adalah mengurangi sampah. Semua pihak, terutama produsen, diharapkan membantu masyarakat dengan produk yang bisa mengurangi timbulan sampah,” katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran, Martha Fani Cahyandito menjelaskan, kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam ekonomi hijau, setara dengan penanganan sampah berbasis ekonomi sirkular. Namun kebijakan yang sifatnnya multidimensi dan multisektoral harus dapat menjaga kepentingan bersama, prioritas utama yang sudah ditetapkan, dan tidak merugikan banyak pihak.
Adapun Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rofi Alhanif mengatakan sampah plastik telah menjadi perhatian besar dalam ekonomi hijau.
Faktanya, saat ini sampah plastik Indonesia di laut mencapai 6,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 10% yang didaur ulang dan 20% yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Sementara itu, sisanya bakal menjadi sampah yang bocor ke sungai dan laut.
(ZBP)
