BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Republik Indonesia (RI), Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hasto pun mempertanyakan, kapasitas Luhut membicarakan penundaan Pemilu 2024.
“Menurut saya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (14/03/2022).
Ia meminta, Luhut mempertanggung jawabkan pernyataan tersebut secara akademis, agar ini tidak membelah. Sebab, menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.
“Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu, dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam,” sebut Hasto.
PDIP mengimbau, agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Hasto mengatakan, Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggung jawab pada kata-kata yang disampaikan.
Menurut Hasto, politik kekuasaan tersebut berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” tuturnya.
“Maka, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” pungkas Hasto.
[MBN]
